Logo
images

Upaya Optimalisasi Peran Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dalam Meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah

 

Upaya Optimalisasi Peran Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dalam Meningkatkan

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

 

Pendahuluan

Tulisan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran optimalisasi peran pendidikan nonformal/kesetaraan yang bersumber dari anggaran pemerintah dalam mendukung pembangunan pendidikan. Beberapa hal yang akan dibahas merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan nonformal/kesetaraan sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, efektif, dan taat pada peraturan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja pembangunan sektor pendidikan khususnya dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut tulisan difokuskan pada beberapa faktor yang diyakini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah: a). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah., b). Pemenuhan Kriteria Ekonomis., c) Pemenuhan Kriteria Efisiensi., dan d). Pemenuhan Kriteria Efektivitas.

Pendidikan nonformal/kesetaraan merupakan salah satu pendukung tercapainya indikator kinerja angka rata-rata lama sekolah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Sektor pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan. Indeks pendidikan dibangun oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Salah satu tujuan/sasaran pembangunan adalah meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan indikator angka rata-rata lama sekolah. Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah dengan meningkatkan partisipasi penduduk berusia diatas 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formal dalam pendidikan kesetaraan melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C).

  1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Membangun Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern penting dilakukan untuk menentukan sejauh mana sistem tersebut dapat memberikan keyakinan atas ketaatan pada ketentuan yang berlaku, dan mendorong pelaksanaan kegiatan yang ekonomis, efisien dan efektif.  Penilaian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

 

  1. Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian meliputi komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, tanggungjawab dan wewenang, kebijakan dan praktek sumber daya manusia, dan hubungan kerja yang baik. Selain itu juga terdapat unsur integritas, nilai etika serta kepemimpinan yang kondusif.

  1. Penilaian Risiko

Unsur Penilaian Risiko meliputi penetapan tujuan instansi/lembaga, penetapan tujuan pada tingkat kegiatan, identifikasi risiko, analisis risiko, mengelola resiko akibat perubahan.

  1. Kegiatan Pengendalian

Unsur kegiatan pengendalian meliputi: pelaksanaan reviu oleh manajemen pada tingkat atas, penerapan umum kegiatan pengendalian, reviu kinerja, reviu pengelolaan SDM, pembinaan sumber daya manusia, mereviu pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi, pengendalian fisik aset, menetapkan dan memantau indikator dan ukuran kinerja, memisahkan tugas atau fungsi, mereviu otorisasi kepada personil tertentu dalam melakukan suatu transaksi, mereviu pencatatan atas transaksi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, membuat pembatasan akses dan akuntabilitas terhadap sumber daya, pembatasan akses atas sumber daya dan catatan, akuntabilitas pencatatan dan sumber daya, dan pendokumentasian.

  1. Informasi dan Komunikasi.

Unsur informasi dan komunikasi meliputi unsur informasi, unsur komunikasi, bentuk dan alat komunikasi.

Unsur pemantauan meliputi pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan penyelesaian hasil audit.

 

  1. Pemenuhan Kriteria Ekonomis

Ekonomis adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh input (barang atau jasa) yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat harga yang sekecil mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dilaksanakan secara ekonomis apabila memenuhi kriteria: a). Barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama; atau b). Barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama.

Dari pengertian tersebut, terdapat 2 (dua) unsur penting yang digunakan dalam penilaian keekonomisan, yaitu sumber daya (biaya) dan input (barang atau jasa). Pada kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan, dana BOP Kesetaraan yang disalurkan kepada lembaga penyelenggara pendidikan nonformal/Kesetaraan    dianggarkan dalam RKAS untuk penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C. Input (barang/ jasa) yang diharapkan berupa:

  • Sumber Daya Manusia :    tenaga pendidik/ Pamong Belajar.
  • Bahan :    alat tulis kantor, bahan habis pakai, dan lain-lain
  • Sarana :    Silabus, Rencana Program Pembelajaran (RPP), buku, modul, internet dan lain-lain.

Dari sisi realisasi dana, dari total dana BOP Kesetaraan yang dianggarkan dan diterima Lembaga Penyelanggara baik Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dana tersebut telah direalisasikan untuk untuk membiayai perolehan input tersebut dalam penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C. Untuk menilai aspek ekonomis maka RKAS perlu dirinci jenis dan satuan harga untuk masing-masing belanja yang dianggarkan, sehingga dapat diperoleh pembanding untuk realisasi belanja pada Surat Pertanggungjawaban (SPj) belanja kegiatan.

 

  1. Pemenuhan Kriteria Efisiensi

Efisiensi adalah keadaan dimana suatu entitas mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, bahwa pengelolaan dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Kualitas belajar siswa dapat diukur antara lain dari tersedianya tenaga pendidik/pamong belajar yang memiliki kompetensi dibidangnya dan tersedianya sarana pembelajaran yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan melalui Program Paket A, Paket B dan paket C.

Berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana BOP Kesetaraan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, pengelolaan dana BOP Kesetaraan oleh satuan pendidikan kesetaraan meliputi: a). Pengisian dan pemutakhiran Dapodik, b) Penyusunan rencana penggunaan dana, c). Penggunaan dana sesuai komponen penggunaan dana, dan d). Pelaporan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penilaian efisiensi kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian pemenuhan komponen atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Penilaian pada unsur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan meliputi:

No

Unsur

Komponen Penilaian

1.

Perencanaan

1.       Ketersediaan dokumen perencanaan untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan melalui Program Paket A, Paket B dan Paket C.

2.       Verifikasi dan validasi RKAS oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3.       Kesesuaian komponen pembiayaan yang dianggarkan pada RKAS dengan Petunjuk Teknis dan prioritas kebutuhan.

4.       Ketersediaan rincian belanja pada RKAS.

5.       Tersedianya Petunjuk Teknis pengelolaan dana BOP Kesetaraan.

6.       Pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

2.

Pelaksanaan

1.       Tersedianya dokumen rencana pembelajaran, diantaranya Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP).

2.       Kecukupan sarana pembelajaran berupa buku dan modul pembelajaran.

3.       Ketersediaan dan kecukupan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

4.       Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran dalam kondisi baik.

5.       Mekanisme evaluasi pembelajaran sebagai alat ukur keberhasilan peserta didik.

6.       Pemutakhiran Dapodik oleh Kepala Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

7.       Penetapan jumlah peserta didik berdasarkan Dapodik.

8.       Peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

3.

Pelaporan

1.       Ketersediaan Laporan Penggunaan Dana BOP Kesetaraan di tingkat Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

2.       Ketersediaan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOP Kesetaraan.

3.       Cerifikasi dan validasi Laporan Penggunaan Dana BOP Kesetaraan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.       Pelaporan penggunaan dana BOP Kesetaraan secara online pada aplikasi SIMDAK BOP Kesetaraan.

5.       Ketersediaan database peserta didik yang memperoleh pembiayaan dari dana BOP Kesetaraan.

Sumberdata: Kriteria Dikembangkan Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Hasil pengukuran efisiensi kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dilakukan formulasi penilaian sebagai berikut:

No

Unsur yang Dinilai

Bobot

1.

Perencanaan

25%

2.

Pelaksanaan

65%

3.

Pelaporan

10%

 

Total

100%

 

Dengan range nilai efisiensi sebagai berikut:

No

Range

Nilai

1.

≥ 75

Efisien

2.

<75

Tidak Efisien

 

Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dinyatakan telah dilaksanakan secara efisien bila ≥ 75, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya Indikator Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan kegiatan.

 

  1. Pemenuhan Kriteria Efektivitas

Efektivitas menggambarkan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcome). Dalam hal pengelolaan dana BOP Kesetaraan, penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan. Output yang diharapkan dari kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan adalah jumlah peserta didik penerima BOP Kesetaraan yang mengikuti pendidikan kesetaraan (Program Paket A, B dan C). Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu persentase peserta didik penerima BOP Kesetaraan yang lulus dan melanjutkan ke semester/tingkat selanjutnya. Semakin tinggi capaian outcome tersebut maka akan berpengaruh dengan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah didaerah (Kabupaten/Kota). Pengukuran dilakukan dengan menghubungkan antara output dan outcome dari kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan serta tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan penghitungan capaian angka rata-rata lama sekolah terdapat hal-hal yang harus diperhatikan:

  1. Ketersediaan data terkait pendidikan terakhir dari seluruh penduduk kabupaten/kota khususnya yang berusia 25 tahun ke atas, untuk selanjutnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan target kinerja program/kegiatan pendidikan kesetaraan.
  2. Menetapkan target kinerja bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan (SKB dan PKBM) yang diperjanjikan secara formal dan diukur pencapaiannya.
  3. Penyelenggara pendidikan kesetaraan (SKB dan PKBM) menyusun database peserta didik kesetaraan dan dimutakhirkan datanya secara berkala untuk selanjutnya data tersebut diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota.
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku regulator dapat mengukur capaian kinerja Angka Rata-rata Lama Sekolah disetiap akhir tahun anggaran berdasarkan data pendidikan terakhir penduduk suatu kabupaten/kota. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi internal terhadap capaian program/kegiatan dan juga sebagai data pembanding hasil pengukuran Badan Pusat Statistik.

 

 

Penulis: Supriyadi, M.Kes

Auditor Muda Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

 


TAG

Tinggalkan Komentar