Logo
images

Cash Dan Stok Opname Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. Pertanggungjawaban kepada publik perlu didukung laporan pertanggungjawaban secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang dicapai. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk dari penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan pertanggungiawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CalK).

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut :

a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi;

b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan;

c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.


Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah dalam Penyusunan LKPD.

Inspektorat Daerah memiliki peran dalam membantu PPKD menyusun LKPD. Inspektorat Daerah melakukan kegiatan sebagaimana berikut :

 1. Melakukan pemantauan pengelolaan keuangan oleh bendahara, yaitu memberikan arahan tentang penyetoran sisa kas pada akhir tahun sehingga tidak melewati batas yang telah ditentukan serta penyusunan laporan sisa barang persediaan yang dikelola oleh pengurus barang SKPD;

2. Melaksanakan pemeriksaan kas (Cash opname) dan Persediaan (Stock Opname). Dengan peran tersebut diharapkan neraca (aset lancar) dapat disajikan secara akurat. Manfaat lain dari kegiatan ini adalah agar setiap SKPD dapat melaksanakan penatausahan keuangan secara tertib, penuh tanggungjawab serta dilakukan secara transparan, baik pada lingkup internal maupun eksternal, tidak terkecuali untuk semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menggunakan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran.

Berikut Penjelasan Singkat tentang Prosedur Cash dan Stock Opname dalam Penyusunan LKPD.

Sebagaimana kita ketahui baik Cash dan Stock Opname dilakukan dalam penyusunan LKPD guna memastikan keandalan data yang disajikan. Hasil Cash dan Stock Opname akan dimuat dalam neraca laporan keuangan, dalam komponen aset lancar (kas, setara kas dan persediaan).


Cash Opname

Cash Opname adalah pemeriksaan kas secara fisik, baik berupa uang logam dan uang kertas serta membandingkan jumlah antara catatan akuntansi kas (mutasi kas) dengan uang kas yang dipegang saat ini, baik yang di simpan dalam brankas, ataupun yang ada ditangan/cash on hand. Dalam prosedur ini pemeriksaan kas juga tidak terbatas hanya pada uang kertas atau logam saja, namun giro, wesel, cek juga dilakukan pemeriksaan.

Tujuan dilakukannya cash opname adalah :

1. Memeriksa pengendalian internal SKPD atas transaksi keuangan yang menjadi tangungjawabnya;

2. Memastikan saldo kas yang ada apakah telah sesuai dengan neraca dalam laoran keuangan;

3. Meminimalkan terjadinya resiko mal administrasi keuangan.

Langkah-langkah Cash Opname di Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan sebagai berikut :

APIP harus memperoleh Surat Pertanggungjawaban (SPj) Fungsional akhir tahun anggaran, lalu meneliti jumlah penerimaan, pengeluaran dan saldo (sisa yang tidak disusun surat pertanggungjawaban/SPj). Dapatkan juga Buku Kas Umum akhir tahun anggaran.

Terhadap BKU tersebut APIP melakukan prosedur berikut:

1. Meneliti jumlah penerimaan, pengeluaran dan saldo;

2. Meneliti apakah jumlah penerimaan pada BKU sesuai dengan jumlah penerimaan pada SPj Fungsional ditambah dengan penerimaan pajak. Teliti apakah jumlah pengeluaran pada BKU sesuai dengan jumlah pengeluaran belanja ditambah dengan pengeluaran pajak dan pengembalian sisa belanja (STS);

3. Meneliti apakah semua sisa belanja tahun akhir tahun anggaran telah disetorkan kembali ke kas daerah paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan;

4. Meneliti apakah terdapat saldo kas per 31 Desember, dapatkan rinciannya dan teliti kembali apakah jumlah saldo kas tersebut sesuai jumlahnya dengan jumlah fisik kas tunai dan kas non tunai (kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan);

5. Meneliti apakah saldo kas per 31 Desember sesuai dengan saldo BKU per 31 Desember. Jika tidak, konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran penyebabnya;

6. Meneliti apakah jumlah pajak yang disetor sesuai dengan bukti setor pajak, dan saldo pajak yang dicatat dalam Buku Pembantu Pajak telah sesuai;

7. Memastikan tempat penyimpanan kas tunai dan kertas berharga lainnya, apakah disimpan di dalam brankas atau di tempat lainnya. Dan teliti tempat penyimpanan kunci pertama dan kedua. Dapatkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi antara SKPD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait jumlah penerimaan, pengeluaran dan saldo per 31 Desember, dan bandingkan dengan data yang diperoleh dari SKPD, apakah telah sesuai. Tuangkan hasil cash opname tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran, dan Tim Cash Opname.


StockOpname
Stock Opname  persediaan merupakan kegiatan wajib SKPD dalam periode tertentu yang berkaitan dengan pengecekan persediaan barang. Kegiatan ini dilakukan oleh Pengurus Barang setiap akhir semester dan akhir tahun, Hasil inventarisasi fisik sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Berita Acara stock opname Barang Persediaan dan disampaikan kepada pelaksana akuntansi SKPD. Salah satu tujuannya yaitu mengetahui apakah jumlah barang sudah sesuai dengan catatan pembukuan. Dari prosedur ini dapat diperoleh informasi mengenai kondisi barang persediaan. Apakah barang persediaan dapat digunakan dalam kegiatan operasional SKPD atau tidak.

Stock Opname di lembaga pemerintah dilaksaankan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan antara lain tugas dan tanggung jawab penyimpan/pengurus barang adalah melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap enam bulan sekali dengan berita acara yang ditandatangani oleh penyimpan barang.

 Langkah-langkah Stock Opname di Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan sebagai berikut :

Dapatkan Buku Penerimaan Barang, Buku Pengeluaran Barang, Kartu Barang, Kartu Persediaan Barang dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan per tanggal Stock Opname. Berdasarkan dokumen tersebut, lakukan perhitungan jumlah penerimaan barang, pengeluaran barang dan saldo persediaan barang. Lakukan pengecekan terhadap kesesuaian jumlah persediaan antara yang dilaporkan dengan fisik barang. Tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan yang ditandatangani oleh Pengurus Barang, Pengguna Anggaran/Barang dan Tim Stock Opname. Hasilnya tuangkan dalam Kertas Kerja Stock Opname, dan buat kesimpulan.

Dengan penjelasan singkat dalam tulisan ini kita dapat memahami bahwa prosedur Cash dan Stock Opname memiliki posisi yang penting dalam laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Publik sehingga harus didukung dengan data andal, salah satunya berupa Neraca laporan keuangan yang menyajikan komponen aset lancar (kas, setara kas dan persediaan). Dalam menyajikan keandalan data ini selain PPKD, APIP Daerah juga memiliki peran strategis salah satunya melaksanakan audit kas (cash opname) dan pemeriksaan persediaan (stock opname) di Satuan Kerja Perangkat Daerah.


Penulis: Supriyadi, Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

 


TAG

Tinggalkan Komentar