Logo
images

REVIU BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat merupakan, investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut membutuhkan berbagai sumberdaya, diantaranya sumberdaya manusia kesehatan (SDM Kesehatan),  Fasilitas Kesehatan, dan Dana Operasional Kesehatan. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disebut BOK, adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.[1] BOK merupakan  Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang disiapkan oleh pemerintah pusat, bersumber dari dari APBN untuk membantu percepatan pembangunan dan kegiatan Nonfisik di daerah. Kegiatan yang didanai oleh BOK tentunya merupakan kegiatan yang selaras dengan prioritas nasional.

Diantara prioritas BOK adalah Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, yang selanjutnya disebut UKM Esensial adalah UKM yang wajib atau harus dilaksanakan oleh Puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan kabupaten/kota, sasaran prioritas RPJMN, Renstra Kemenkes, dan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Selain UKM esensial upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-2019) menjadi prioritas pada BOK Tahun 2021.

 

Sekilas Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Mekanisme penyaluran DAK Nonfisik diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

Berikut beberapa catatan penting dalam Permenkes No. 12 Tahun 2021:

  • DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas: BOK, jaminan persalinan, dukungan akreditasi Puskesmas, dukungan akreditasi laboratorium kesehatan daerah, dan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan.
  • BOK diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, yang meliputi: BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, BOK Puskesmas, BOK stunting, dan BOK kefarmasian dan alat kesehatan.
  • BOK provinsi diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan UKM tersier, yang meliputi: kegiatan kesehatan masyarakat tingkat provinsi, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat tingkat provinsi, upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit, dan pembinaan kapasitas laboratorium kesehatan daerah pasca akreditasi.
  • BOK kabupaten/kota diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder meliputi: kegiatan kesehatan masyarakat tingkat kabupaten/kota, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat, upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit, pengujian kalibrasi alat kesehatan Puskesmas, dan peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium kesehatan melalui pemantapan mutu eksternal.
  • BOK Puskesmas diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi: pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja, kegiatan kesehatan masyarakat tingkat Puskesmas, upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit, pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) desa/kelurahan prioritas, dukungan operasional UKM tim nusantara sehat, dan penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.
  • BOK stunting diarahkan untuk mendukung program penurunan stunting, yang meliputi: penyusunan regulasi daerah terkait stunting, pemetaan dan analisis situasi program stunting, pelaksanaan rembuk stunting, pembinaan kader pembangunan manusia, pengukuran dan publikasi stunting, pencatatan dan pelaporan, dan reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting.
  • BOK kefarmasian dan alat kesehatan meliputi biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi provinsi ke instalasi farmasi kabupaten/kota, biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi kabupaten/kota ke Puskesmas, pemanfaatan sistem elektronik logistik obat dan bahan medis habis pakai di instalasi farmasi kabupaten/kota, dan pembinaan dan pengawasan toko alat kesehatan dan optikal.
  • BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas masing-masing terdiri atas: BOK untuk UKM Esensial, BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  • BOK untuk UKM Esensial dialokasikan sebesar minimal 60% (enam puluh persen) dari masing-masing total pagu alokasi BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas.
  • BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dialokasikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40% (empat puluh persen) dari masing-masing total pagu alokasi BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas.
  • Dalam hal terdapat perubahan penyusunan rencana kegiatan untuk DAK Nonfisik Bidang Kesehatan berupa BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rencana kegiatan dengan melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP).

 

Tujuan reviu

  • Membantu pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam menyajikan penyusunan perubahan anggaran BOK secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;
  • Memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian dan keandalan dalam penyusunan perubahan rencana kegiatan untuk DAK Nonfisik Bidang Kesehatan berupa BOK provinsi/kabupaten/kota dan BOK Puskesmas tahun anggaran 2021 dengan ketentuan yang berlaku.

 

Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, maka ruang lingkup reviu meliputi:

  • Penyusunan perubahan rencana kegiatan untuk DAK Nonfisik Bidang Kesehatan berupa BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan adanya keharusan melakukan perubahan dalam rencana kegiatan BOK untuk UKM Esensial adalah sebesar minimal 60% (enam puluh persen).
  • BOK untuk upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (C0VID-19) dialokasikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40% (Empat Puluh Persen). Alokasi diarahkan untuk kegiatan prioritas sebagai penguatan kegiatan tracing dan testing, dan pengadaan alat pelindung diri.
  • Memastikan rencana penggunaan dana sesuai dengan Jenis Pembiayaan yang ditetapkan dalam ketentuan berlaku.

 

Tahap Perencanaan Reviu

Dimulai rapat persiapan pembentukan tim reviu. Inspektur pembantu melakukan rapat persiapan untuk membentuk tim reviu, membahas persiapan reviu yang meliputi perumusan dan pemahaman terhadap tujuan reviu, sasaran reviu potensial, penyusunan program kerja reviu, dan perencanaan waktu reviu. Pembentukan tim reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Susunan tim reviu paling sedikit terdiri atas: Penanggungjawab (Inspektur Daerah); Pengendali Teknis (Dalnis)/Supervisor; Ketua Tim dan Anggota disesuaikan dengan kebutuhan. Penentuan Ketua Tim/Dalnis/Supervisor dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi dan pangkat/golongan. Sebagai dasar pelaksanaan reviu, pimpinan APIP  menerbitkan surat perintah tugas reviu. Surat perintah tugas menjelaskan isi penugasan, susunan tim, ruang lingkup, lokasi dan waktu pelaksanaan reviu.

Setelah terbentuk susunan tim reviu, tahap berikutnya menyusun Program Kerja Reviu (PKR). PKR merupakan serangkaian prosedur, dan teknik reviu yang disusun secara sistimatis yang harus diikuti dilaksanakan oleh tim reviu  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan. PKR memuat penentuan personil, jadwal reviu, penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup reviu; dan menyusun langkah-langkah reviu. PKR disusun sebagai sarana pemberian tugas kepada tim reviu, sarana pengawasan pelaksanaan reviu secara berjenjang, pedoman kerja bagi pereviu, landasan untuk membuat iktisar/ringkasan hasil reviu, dan sarana untuk mengevaluasi mutu reviu.

 

Tahap Pelaksanaan Reviu

 

Tim reviu melakukan entry meeting dengan Dinas Kesehatan untuk  menyampaikan maksud dan tujuan  reviu, ruang lingkup, perkenalan personil, serta metode yang akan digunakan dalam reviu. Dalam kesempatan ini APIP menyampaikan surat kepada Pimpinan Dinas Kesehatan perihal permintaan dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan dalam reviu diantaranya adalah  Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Rencana Kerja Anggaran, Kerangka Acuan Kegiatan, Rencana Anggaran Belanja, Petunjuk Teknis DAK Nonfisik, Surat Keputusan Penunjang, dan dokumen terkait. Dokumen yang di himpun dari Dinas Kesehatan dibahas dalam tim untuk dilakukan penyusun kertas kerja reviu oleh masing-masing anggota tim sesuai dengan PKR. Penyusunan Kertas Kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pereviu mengenai semua hal yang dilakukan. Kertas kerja berisi metodelogi  reviu  yang  dipilih,  prosedur  reviu  yang  ditempuh,  bukti reviu yang dikumpulkan, dan simpulan reviu yang diambil.

Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR). Penyusunan catatan hasil reviu dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama tim. Catatan hasil reviu merupakan simpulan hasil reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi auditi (Dinas Kesehatan) yang perlu segera  dilakukan  perbaikan.  

 

Tahap Akhir Reviu

Tim reviu menyampaikan catatan hasil reviu kepada auditi Dinas Kesehatan untuk memberikan tanggaan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian. Setelah tanggapan diterima tim reviu, tanggapan tersebut dibahas apakah ada uraian catatan yang tidak disepakati atas Catatan Hasil Reviu yang disampaikan. Bila auditi menyetuji hasil reviu maka ketua tim dapat melanjutkan penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR).

 

PENUTUP

BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas dianggarkan untuk membantu percepatan pembangunan dan kegiatan nonfisik di daerah. Kegiatan yang selaras dengan prioritas nasional yakni UKM esensial dan upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-2019).  

Dengan tulisan ini di susun penulis dengan tujuan dapat memberikan pemahaman posisi strategis reviu rencana kerja anggaran BOK oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) dalam mendukung pembangunan kesehatan khususnya dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan penanganan wabah Covid-19.

Demikian semoga bermanfaat.

 

[1] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

 Penulis :

Ns. Supriyadi, M.Kes

Auditor Muda Inspektorat  Daerah Kab. Way Kanan


TAG

Tinggalkan Komentar