Logo
images

Siklus Pengelolaan BMD

MEWUJUDKAN TATA KELOLA ASET DAERAH YANG TERTIB DAN AKUNTABEL MELALUI REVIU KEPATUHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PENDAHULUAN

Pengelolaan barang milik daerah diarahkan keproses yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Proses tersebut mengedepankan prinsip good governance, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat/stakeholder terkait. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Permendagri RI No.19 Tahun 2016). Dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah tidak terlepas dari adanya resiko yang dihadapi. Risiko tersebut merupakan kecurangan atau fraud di seputar pengelolaan aset daerah. Jenis risiko kecurangan sangat beragam. Assosiation of Certificated Fraud Examiner (ACFE) mempublikasikan jenis-jenis kecurangan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu korupsi, penyelewengan aset, dan rekayasa laporan keuangan. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2015, terkait dengan penyelewengan aset (uang kas, aset, dan persediaan) dapat dijabarkan ke dalam 5 (lima) jenis penyelewengan, yaitu pencurian, pengeluaran fiktif, penggelapan, pencucian, dan penyalahgunaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang dikutip dari Kompas (2020) menyebutkan 70 persen kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa.

Berkenaan dengan hal tersebut peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sangat diharapkan sebagai early warning pencegahan korupsi, khususnya pada pengelolaan barang milik daerah. Pengawasan aset daerah dapat dilakukan oleh entitas atau unit kerja pengadaan aset itu sendiri, APIP instansi pemerintah terkait. Dalam hal ini pendekatan yang bersifat preventif dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan melakukan assurance (audit, evaluasi, reviu) dan consulting activities (asistensi, sosialisasi, bimtek, pendampingan) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Peran APIP yang diharapkan dalam kondisi ini berupa reviu kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reviu ini merupakan implementasi program penanganan korupsi terintegrasi pemerintah daerah, yang salah satu indikator pencegahan korupsi adalah pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Reviu ini bermanfaat dalam membantu pemerintah daerah menyajikan informasi pengelolaan barang milik daerah dan memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tahun berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil reviu juga dapat dijadikan masukan guna perbaikan pengelolaan barang milik daerah kedepannya.

 

RUANG LINGKUP  

Ruang lingkup reviu meliputi penilaian terbatas terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah, proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun secara rinci sebagaimana pada uraian berikut:

Pertama, Kebijakan Pemerintah Daerah berkenaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Proses reviu pada tahap ini adalah menilai ketersediaan infrastruktur berupa kebijakan-kebijakan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang dimaksud meliputi peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, peraturan kepala daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, standar operasional prosedur pengelolaan barang milik daerah, dan surat keputusan kepala daerah tentang tim pengelolaan keuangan dan aset pada organisasi perangkat daerah, pembentukan panitia, sekretariat panitia, dan tim penilai/penguji penjualan dan penghapusan barang milik daerah serta dokumen terkait lainnya.

Dalam pengelolaan barang milik daerah aturan yang bersifat operasional berupa standar operasional prosedur (SOP) sangat bermanfaat. Fungsi SOP sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas, sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah.

 

Kedua, Perencanaan Kebutuhan Barang

Proses reviu pada tahap ini adalah menilai ketersediaan infrastruktur berupa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan arah perencanaan dan penentuan kebutuhan barang, yang terdiri dari RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan.

Selain menilai ketersediaan dokumen juga bertujuan melihat proses bagaimana penyusunan dan sejauh mana penerapan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang telah ditetapkan Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD.

 

Ketiga, Pengadaan Barang

Pengadaan Barang adalah kegiatan untuk memperoleh barang oleh perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang.

Hasil dari pengadaan barang harus dilaporkan secara bulanan, dan semesteran kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Kepala Daerah) melalui Pengelola Barang. Berkenaan dengan peran dalam koordinasi dan inventarisasi BMD Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dapat memfasilitasi dengan menggunakan aplikasi rekonsiliasi yang mengakomodir pencatatan secara online terkait dengan pengadaan yang dilakukan secara real time.

 

Keempat, Penggunaan Barang Milik Daerah

Proses reviu berikutnya adalah menilai status penggunaan barang milik daerah dalam tahun berkenaan. Penggunaan barang milik darah dimasing-masing organisasi perangkat daerah harus ditetapkan status penggunaannya dengan Surat Keputusan Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilaksanakan secara tahunan.

 

 Kelima, Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Jenis pemanfaatan ada berapa yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama penyediaan insfrastruktur.

Tahap reviu pemanfaatan barang milik daerah dilakukan dengan memperoleh dokumen sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama penyediaan insfrastruktur pada pemerintah daerah. Dokumen pemanfaatan tersebut dilakukan pengujian sederhana untuk mengetahui proses pemanfaatan telah sesuai dengan SOP Pemanfaatan BMD atau aturan lainnya.

Pemanfaatan barang milik daerah yang disewakan harus didukung dengan perjanjian sewa menyewa dan tidak terdapat perjanjian sewa yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun. Pelaksanaan sewa-menyewa tahun berkenaan telah diatur dalam perjanjian sewa menyewa yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Hasil retribusi sewa BMD harus dipastikan telah disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah. Begitu juga pemanfaatan BMD dengan pinjam pakai dilakukan dalam berita acara pinjam pakai yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dan masa berlaku perjanjian. Berita acara tersebut juga harus ditandatangani para pihak yang melakukan perjanjian.

 

Keenam, Pengamanan Barang Milik Daerah

Reviu pengamanan barang dilakukan dengan menilai langkah-langkah pemerintah daerah dalam pengamanan barang milik daerah.  Langkah-langkah pengamanan yang dilakukan dengan cara 1). Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan. 2). Pengamanan administrasi menghimpun, mencatat dan menyimpan dan mendokumenkan bukti kepemilikan barang milik daerah seperti sertifikat tanah dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang disimpan secara tertib dan aman. 3). Pengamanan secara hukum antara lain untuk tanah yang belum memiliki sertifikat, dan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah. Selain melihat langkah pengamanan APIP juga menghitung persentase aset yang telah dilakukan pengamanan secara hukum guna memastikan status kepemilikan BMD.

Ketujuh, Penilaian Barang Milik Daerah.

Penilaian merupakan proses kegiatan memberikan nilai pada suatu obyek. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, dalam rangka pemindahtanganan dan dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah.

Dalam proses pemindahtanganan APIP dapat mereviu penilaian barang yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengumpulkan dokumen diantaranya surat keputusan tim penilai barang milik daerah yang diusulkan untuk dihapuskan. Dalam surat keputusan tersebut terdapat unsur tim penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Tim melakukan penilaian atas aset peralatan dan mesin yang telah diajukan untuk dilakukan lelang.

 

Kedelapan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dalam bentuk penjualan dan hibah. Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan dilakukan terhadap barang yang tidak dimanfaatkan namun masih memiliki nilai ekonomis. APIP memastikan pemindahtanganan yang dilakukan telah sesuai prosedur, pengadministrasian dan pengumpulan barang milik daerah yang terdapat pada Pengguna Barang OPD. Sebelum dilakukan pemindahtanganan proses lelang akan dilakukan oleh Kantor Kekayaan Negara dan Lelang.

Pemindahtanganan dalam bentuk hibah harus tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. Nilai hibah dalam perjanjian tidak melebihi dari nilai yang telah ditentukan.

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Kepala Daerah).

 

Kesembilan, Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

APIP dapat menilai pemusnahan BMD dengan melihat kelengkapan dokumen  usulan permohonan pemusnahan BMD dari Pengguna Barang/Kepala OPD terkait yang disertai dengan alasan pemusnahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen usulan juga dilengkapi dengan kode barang, kode register, jenis barang, tahun perolehan, jumlah barang, harga satuan total nilai perolehan, kondisi barang, dan dokumentasi foto. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan yang menyatakan bahwa BMD tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan sesuai peraturan berlaku tentang pedoman pengelolaan BMD. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Kepala Daerah) menerbitkan surat persetujuan pemusnahan BMD dengan mencantumkan nilai aset yang disetujui. Kemudian tim dan sekretariat peneliti, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD melakukan penelitian dan menyatakan barang tersebut memenuhi syarat untuk dimusnahkan. Dari pemusnahan tersebut tim harus menyusun berita acara pemusnahan BMD.

Disetiap langkah tersebut diatas APIP dituntut dapat melakukan penelaahan ulang dengan dokumen-dokumen dukung tersedia sehingga proses pemusnahan BMD diyakini sesuai ketentuan.

 

Kesepuluh, Penghapusan Barang Milik Daerah

Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna barang tahun berkenaan.

Penghapusan barang milik daerah dari pengguna barang/OPD tertentu yang ditetapkan dalam surat keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan barang milik daerah dari daftar Pengguna Barang menjelaskan kode barang, jenis barang/nama barang, tahun perolehan, jumlah, harga satuan, harga perolehan, dan kondisi. Penetapan penghapusan dilakukan atas alasan tertentu misal pemindahtanganan berupa hibah.

 

Kesebelas, Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) hal yaitu: pembukuan, inventarisasi; dan pelaporan. APIP melakukan penelaahan pembukuan barang milik daerah. Dipastikan Pengelola Barang telah melaksanakan pembukuan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi. Bukti pencatatan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dengan output berupa Buku Inventaris Barang, Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), dan dokumen administrasi lainnya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan inventarisasi yang dilakukan secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali. Sedangkan untuk penatausahaan pelaporan harus dipastikan telah dilakukan pembuatan laporan semesteran mutasi barang dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

 

PENUTUP

Proses reviu pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang dijelaskan diatas akan memberikan informasi bagi pemerintah daerah tentang sejauh mana kepatuhan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik aturan yang bersifat teknis dalam bentuk standar operasional prosedur.

Pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi organisasi berupa penciptaan nilai tambah dan terwujudnya tujuan organisasi. Dengan pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel diharapkan dapat memitigasi resiko fraud atau kecurangan yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah.

 

 Penulis :

Ns. Supriyadi, M.Kes


TAG

Tinggalkan Komentar