MEMAKSIMALKAN PERAN UNSUR EKSTERNAL DALAM PENGAWASAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APIP

authorAdministrator date23 Juni 2020 comments101 Dilihat

Dalam melakukan pengawasan Dana Desa, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah atau disebut APIP perlu  kiranya memanfaatkan semua unsur yang dapat memaksimalkan Pengawasan Dana Desa.

APIP Kabupaten Way Kanan yang merupakan salah satu ataupun satu satunya APIP Daerah Kabupaten di Propinsi Lampung yang telah mencapai Kapabilitas APIP level III,  yang artinya Kapabilitas maupun Kualitas Auditornya telah diakui cukup baik, walaupun masih tetap  perlu ditingkatkan dalam rangka melakukan Pengawasan.

Tetapi Kualitas Internal Auditor yang sangat bagus sekalipun tidak cukup untuk dapat mencegah terjadinya Korupsi khususnya dalam hal ini Pengelolaan Dana Desa.

Masih perlu adanya upaya-upaya lain dalam memaksimalkan peran APIP dalam melakukan Pengawasan .

Lalu unsur apa saja yang dapat dimaksimalkan oleh APIP dalam melakukan pengawasan ?.

Penulis dalam hal ini membagi 2 yaitu : unsur Internal dan unsur Eksternal.

Banyak unsur eksternal yang dapat dimaksimalkan APIP  dalam melakukan pengawasan tetapi dalam bagian tulisan ini saya akan membahas peran Kecamatan dalam Pengawasan Dana Desa.

 

BAGIAN  I

 

MEMAKSIMALKAN PERAN KECAMATAN DALAM PENGAWASAN DANA DESA

            Kenapa Peran Kecamatan perlu dimaksimalkan dalam Pengawasan Dana Desa ?,

Kabupaten Way Kanan terdapat 221 Desa atau disebut Kampung yang terbagi dalam 14 wilayah Kecamatan, yang setiap tahunnya mengelola Dana Desa, sementara APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki 34 Auditor yang tidak hanya melakukan Pengawasan Dana Desa tetapi juga pengawasan lain diseluruh Kabupaten Way Kanan, sekalipun Kapabilitas APIP sudah mencapai level III seperti yang kami paparkan diatas, seberapapun hebatnya Auditor Way Kanan tentu memiliki keterbatasan mengingat begitu banyaknya beban tugas ataupun ruang lingkup pengawasan.

Disinilah perlunya peran Auditor untuk memaksimalkan Peran Kecamatan.

Lalu kenapa Peran Kecamatan dipilih untuk dimaksimalkan ? ( peran unsur lain akan penulis bahas dalam tulisan berikutnya)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan Kecamatan belum diatur secara memadai.

Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas Pemerintah Desa yang beragam selain kondisi geografis dan budaya yang bervariasi. Peran Kecamatan Belum Terperinci.

Memang telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang Pemerintahan Kecamatan .

Tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Way Kanan telah tertuang dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.

Sementara itu, regulasi yang terkait peran kecamatan secara spesifik juga diperlukan, baik di tingkat nasional maupun kabupaten.

Terlepas dari kurangnya peraturan yang lebih terperinci bagi Kecamatan dalam membantu tata kelola Pemerintahan Desa, Kecamatan tetap berperan penting dalam proses sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi.

Pemerintah Kampung masih membutuhkan panduan dan dukungan teknis terkait mekanisme pelaksanaan UU Desa.

Perlu juga ada penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan terkait sejak UU Desa efektif dilaksanakan.

Kabupaten Way Kanan memang beberapa tahun yang lalu sudah menambah anggaran Kecamatan dari anggaran sebelumnya terkait peningkatan Kinerjanya pada Program Pembinaan Kampung dengan tiga Kegiatan yaitu :

  1. Pembinaan dan penataan  administrasi , inventaris dan Kekayaan Kampung  dengan Nilai Anggaran  Rp 70.050.000,-*
  2. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan

Dengan nilai Anggaran Rp 51.000.000,-*

  1. Perberdayaan Masyarakat dalam peningkatan pembangunan di Kampung.

Dengan Nilai Anggaran Rp 65.625.000,-*

 

(*) = Renstra kecamatan tahun 2017

tingginya ketergantungan terhadap pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan UU Desa, dipandang perlunya menambah anggaran tersebut.

Tetapi anggaran Kecamatan bukanlah suatu yang dapat dijadikan alasan dalam meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kecamatan berpotensi menjadi narasumber yang tepat, mengingat pengalaman mereka dalam mengelola administrasi , dan praktis lebih mudah diakses oleh aparat pemerintah Kampung.

Di Kabupaten Way Kanan saat ini memang pihak Kecamatan sudah menjadi narasumber pada Kegiatan Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kampung terkait kegiatan yang masuk dalam Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa.

tetapi beberapa tantangan yang dihadapi kecamatan dalam mengakomodasi kebutuhan Pemerintah Kampung sebagaimana disebutkan sebelumnya. Keterbatasan pemahaman dan kapasitas teknis dari Aparat Kecamatan yang masih berfokus pada hal-hal administratif, merupakan tantangan yang ditemukan di setiap wilayah di Kabupaten Way Kanan. Hal ini disebabkan keterbatasan tersebut didasari oleh tidak adanya acuan yang lebih terperinci untuk menunjang kinerja Kecamatan, khususnya terkait fungsi dan wewenang Kecamatan dalam mendampingi Pemerintah Kampung.

Dari paparan diatas Penulis memandang perlu nya peran APIP dalam membimbing dan membekali Aparat Kecamatan dalam meningkatkan Kemampuannya dalam melakukan Pembinaan Kampung, Posisi mereka sebagai Narasumber pada Pelatihan pelatihan diKampung tentu amat potensial untuk melakukan Pembinaan Kampung.

SUB BAGIAN I

PERAN CAMAT  DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

……………………………………………………..

(Bersambung pada tulisan berikutnya )

Penulis  : Sayuti

(Penulis dalam membuat tulisan ini berdasarkan apa yang penulis ketahui, dan berdasarkan pengalaman, mungkin penulis tidak punya kapasitas dalam membuat kajian terkait pengawasan yang dilakukan oleh APIP, dimungkinkan msh terdapat kesalahan dalam hasil pemaparan, karena itu saran dan masukan dari Auditor amat kami perlukan.

 

Tag :