BerAkhirnya Masa Jabatan Kepala Kampung/Desa

authorAdministrator date23 Juni 2020 comments72 Dilihat

Berpijak pada  Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa :

  1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
  2. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

 

Pemberhentian Kepala Desa

 

Pasal 40. UU 6/2014 :

  1. Kepala Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau, c. diberhentikan.
  2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:, a. berakhir masa jabatannya;
  3. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

 

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

 

Paragraf 5, Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 54 :

  1. Kepala Desa berhenti karena:
  2. meninggal dunia; 
  3. permintaan sendiri; atau,
  4. diberhentikan.
  5. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya
  6. Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
  7. Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

 

Pasal 57 :

  1. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa.
  2. Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
  3. Bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/ kota.

 

Pasal 58 :

  1. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
  2. Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

 

Pasal 59 :

  1. Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
  2. Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

 

BAB VI

PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara Kepala Kampung

Pasal 69

 

Kepala Kampungdapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

  1. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala kampung;
  2. melanggar larangan sebagai kepala kampung;
  3. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
  4. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

 

Pasal 70

  • Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Kampungdikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan huruf b paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
  • Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Kampungdikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dan huruf d adalah sampai dengan putusan pengadilan. (3) Pemberhentian sementara Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal 71

  • Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan huruf b, Sekretaris Kampungatau pejabat yang ditunjuk oleh Bupatimelaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan diaktifkannya kembali atau diberhentikannya Kepala Kampung.
  • Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dan huruf d, Sekretaris Kampungatau pejabat yang ditunjuk oleh Bupatimelaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Penetapan Sekretaris Kampungatau pejabat yang ditunjuk oleh Bupatisebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 Pasal 72

  • Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69huruf c dan huruf d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Kampung, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Kampung yang bersangkutan sebagai Kepala Kampung sampai dengan akhir masa jabatannya.
  • Dalam hal Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Kampung yang bersangkutan.

 

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Kampung

Pasal 73

  • Kepala Kampung berhenti karena:
  1. meninggal dunia;
  2. permintaan sendiri; atau
  • Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  1. berakhir masa jabatannya;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala kampung;
  4. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
  5. adanya perubahan status kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) kampung atau lebih menjadi 1 (satu) kampung baru, atau penghapusan kampung;
  6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung; atau
  7. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Apabila Kepala Kampung berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  • Laporan ketua BPK kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.
  • Atas laporan ketua BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

 

 

 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 
46  TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA

Bagian Kedua

Laporan Penyelenggaraan  

Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

 

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 6

  • Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat materi:
  1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
  2. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
    • Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

            

Pasal 7

  • Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk bahan evaluasi.
  • Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
  • Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

 

 Demikian semoga bermanfat untuk mengawal Pemerintah Kampung

#integritas loyalitas pada negara

sunaryo

 

Tag :